Dikutip dari suara.com, ini disampaikan Fadjroel karena isu amandemen UUD 1945 kembali mencuat di tengah-tengah masyarakat. Bersamaan dengan itu, wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode pun turut dibicarakan.
Lantas Fadjroel kembali mengulang pernyataan Jokowi pada 15 maret 2021 kalau dirinya tidak memiliki niat dan tidak berminat untuk menjadi kepala negara selama 3 periode. Justru Jokowi mengajak kepada seluruh pihak untuk menjaga amanah konstitusi UUD 1945 kalau presiden dan wakil presiden itu hanya menjabat selama 2 periode.
“Ini adalah sikap politik presiden Joko Widodo untuk menolak wacana presiden 3 periode maupun memperpanjang masa jabatan presiden,” kata Fadjroel dalam sebuah video yang dikutip Suara.com, Sabtu (11/9/2021).
Dikutip dari cnnindonesia.com Menurutnya, seperti pernyataan yang ditegaskan beberapa waktu lalu Jokowi tidak memiliki niat atau berminat menjabat sebagai Presiden RI selama tiga periode, dan ia memahami bahwa amandemen UUD 1945 adalah domain dari MPR dan sikap politik dari Jokowi itu berdasarkan kesetiaan kepada UUD 1945 dan amanah reformasi 1998.
Sesuai pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama, Disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Dan dikutip dari Tribunnews.com, sebelum itu Direktur Pusat Studi Komunikasi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan pernyataan Jokowi soal wacana tiga periode sering bersayap alias tak ada kalimat penolakan yang pasti dan tegas. Ia merujuk pada pernyataan Jokowi yang menyerahkan permasalahan konstitusi kepada MPR dan hanya akan mematuhi konstitusi. Dengan demikian, bukan tak mungkin ketika amandemen terlaksana Jokowi merubah pandangan dan menerima amanah konstitusi baru yang memperpanjang jabatan presiden.
Menurutnya, dalam situasi ini presiden harus mampu memberikan ketegasan dan kejelasan. Jika tegas, dia menilai seharusnya Jokowi mampu menutup polemik perpanjang masa jabatan dengan ajakan tidak mengubah konstitusi.
Sumber:
Gambar: